Archive

Posts Tagged ‘Kesejahteraan’

Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas akan berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pelayanan publik itu adalah KEGIATAN atau RANGKAIAN kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per-UU-an bagi SETIAP warga negara dan penduduk atas BARANG, JASA, dan / atau pelayanan ADMINISTRATIF yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Negara WAJIB melayani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi HAK dan KEBUTUHAN DASARNYA. Karena itu, norma hukum harus mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara dan penduduk, serta tanggung jawab negara dan korporasi dlm penyelenggaraan pelayanan publik. Mari mempelajari konsep dasar pelayanan publik dari slide berikut ini:

Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Sumber: Laporan Khusus kompas.com, Kamis, 10 Maret 2010

… dipersempit

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan.

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.

Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Mari baca lebih lanjut: Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Beban Rakyat semakin Berat

Sumber: Editorial Media Indonesia

Semakin terbebani ...

JANJI mewujudkan kesejahteraan rakyat selalu digemakan setiap rezim di negeri ini. Bahkan, umur janji itu sudah setua usia Republik.

Namun, faktanya, jalan menuju kesejahteraan bukannya kian mulus, malah makin terjal. Jika di awal negara ini berdiri banyak warga makan tiwul karena tidak sanggup membeli beras, kini fakta serupa masih juga terjadi.

Jumlah penduduk miskin pun hingga kini masih sangat banyak. Menurut ukuran pemerintah sekitar 30 juta orang. Bila angka kemiskinan memakai ukuran Bank Dunia, jumlahnya menjadi tiga kali lebih besar, yaitu sekitar 100 juta jiwa.

Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Namun, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Baca selanjutnya…

Tersihir Pertumbuhan Semu

Editorial Media Indonesia

KEGEMARAN membanggakan asumsi di atas kertas masih mendominasi arah kebijakan ekonomi negeri ini. Itulah mengapa saban awal tahun para pejabat di republik berpenduduk 237 juta ini rajin menebar harapan.

Untuk 2011, pemerintah amat yakin bahwa ekonomi bakal tumbuh lebih dari 6%. Bahkan, pemerintah mengklaim pertumbuhan kita sudah efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membeberkan data statistik yang menunjukkan betapa ‘hebatnya’ kinerja ekonomi kita. Pengangguran susut menjadi 7,14%, padahal tahun-tahun sebelumnya double digit. Penduduk miskin yang dientaskan dari 2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta jiwa, atau dari 14,1% menjadi 13,3%.

Data-data itu bak mantra yang meneror rasionalitas kita akan fakta masih centang-perenangnya kehidupan rakyat. Hanya terbilang jam sejak pemerintah merilis turunnya angka kemiskinan, di Jepara, Jawa Tengah, enam nyawa anak melayang setelah terpaksa memakan tiwul karena orang tua mereka tak sanggup membeli beras yang harganya membubung.

Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Tapi, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Baca selanjutnya…

Berinvestasi pada Kelembagaan Masyarakat Indonesia

19 September 2008 Tinggalkan komentar

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang tapi masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan dan penyediaan layanan publik serta kepemerintahan (governance).

Tahun 2007, hampir separuh dari penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan atau berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional. Peluang kerja terus bertumbuh lebih lambat dari pertumbuhan populasi. Kualitas layanan publik masih belum benar-benar mewakili negara berpendapatan menengah. Wilayah timur Indonesia tetap tertinggal, sementara Indonesia secara keseluruhan masih mendapat nilai rendah dalam beberapa indikator kesehatan dan infrastruktur. Baca selanjutnya…

Kebijakan yang Membingungkan

Sumber: Editorial Media Indonesia, 22-02-2008

Kebijakan yang MembingungkanTINGKAT keadaban dan peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari kemampuan negara memenuhi basic needs warganya. Semakin banyak basic needs warganya yang dipenuhi negara kian beradablah bangsa itu.

Bagi negara yang tergolong beradab, basic needs seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tidak lagi menjadi persoalan. Bahkan, pengangguran pun dijamin negara. Tidak ada warga negara yang mati karena kelaparan atau mati kedinginan lantaran tak memiliki pakaian. Itu sebabnya, mereka dijuluki sebagai welfare state.

Negara ini mestinya juga berkeinginan bisa menjadi welfare state. Cuma Republik ini masih miskin filosofi, strategi, hingga implementasi dalam memenuhi basic needs warganya.

Pelayanan kesehatan, misalnya, bisa menjadi cermin betapa negara masih gagap dalam memenuhi salah satu unsur dari basic needs. Padahal, pemerintah selalu menyebutkan kesehatan, dan juga pendidikan, sebagai bidang yang masuk kategori prioritas utama dalam pembangunan. Baca selanjutnya…

Amartya Sen

26 Januari 2008 4 komentar

“No substantial famine has ever occurred in any independent and democratic country with a relatively free press” – Amartya Sen

Sepanjang dua puluh lima tahun terakhir di abad ke-20, Amartya Sen adalah figur utama dalam ekonomi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Sen memperluas gagasan para ahli ekonomi tentang kesejahteraan manusia sehingga mencakup tidak hanya konsumi tambahan tetapi juga pengembangan potensi manusia.

Sen juga mempelajari bagaimana keterbelakangan sangat mempengaruhi perempuan dan berpendapat bahwa ahli ekonomi yang mempelajari perkembangan ekonomi perlu memfokuskan diri pada pengembangan kesempatan bagi manusia.

Tema utama karya Sen adalah pentingnya pengembangan potensi manusia. Bagi Sen, ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia, dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk mereka, ketimbang berusaha memproduksi lebih banyak barang atau memahami bagaimana cara untuk memaksimalkan kepuasan. Konsekuensinnya, dia sangat kritis terhadap ekonomi kesejahteraan tradisional yang menganggap bahwa perdagangan bebas dapat memaksimalkan kesejahteraan individu yang rasional.

Sen menolak asumsi rasionalitas manusia dan juga menolak Pareto Optimal sebagai kriteria bagi kesejahteraan ekonomi. Inti asumsi rasionalitas adalah keyakinan bahwa individu adalah orang yang memaksimalkan kepuasan secara rasional. Kebanyakan ahli ekonomi yakin bahwa individu bertindak menurut cara yang sangat rasional dan logis. Mereka melihat orang-orang mencoba mengetahui konsekuensi dari tindakan yang berbeda-beda dan memikirkan kepuasan yang mereka terima dari hasil setiap tindakan. Mereka percaya bahwa orang-orang bertindak untuk mendapatkan kepuasan maksimal (yang diharapkan), dan dengan membiarkan orang bertindak dengan cara seperti ini akan membawa pada situasi Pareto Optimal. Sen (1976–1977) mengkritik pandangan ini dengan sejumlah alasan. Baca selanjutnya…

Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan

29 Desember 2007 6 komentar

Amich Alhumami

“I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development.”

Lee Kwan Yew—Mantan PM Singapura

Kaitan demokrasi-kesejahteraan sudah sejak lama menjadi perdebatan panjang di kalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi. Perdebatan berpangkal pada pertanyaan kembar: Apakah demokrasi dapat mengantar ke kesejahteraan? Apakah demokrasi merupakan jalan tunggal menuju kemakmuran?

Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif-hipotetikal karena bergantung pada sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier- kausalistik, melainkan nonlinier- kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik. Baca selanjutnya…