Archive

Posts Tagged ‘Kinerja’

Daftar Periksa PELAKSANAAN Pengendalian di lingkup SKPD

Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah pemantauan pelaksanaan tiap kegiatan oleh tiap SKPD, meliputi pemantauan terhadap 3 hal pokok:
1. Realisasi pencapaian target
2. Penyerapan dana, dan
3. Kendala yang dihadapi.

Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama masa pelaksanaan rencana tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada slide berikut ini.

Sekelumit tentang Evaluasi Jabatan PNS

Evaluasi Jabatan PNS merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai tiap JABATAN yang ada dalam struktur organisasi, dalam rangka menetapkan NILAI JABATAN dan KELAS JABATAN berdasarkan kriteria yg disebut FAKTOR JABATAN. Mengapa dan Bagaimanakah Evaluasi Jabatan PNS? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

SAKIP : Sebuah pengantar yang ringkas

18 Februari 2014 Tinggalkan komentar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP yang terselenggara dengan baik menghasilkan LAKIP TERPADU, yaitu:  Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang terpadu sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja dan umpan balik bagi perbaikan kinerja. Mari mempelajari  SAKIP dari pengantar ringkas berikut ini.

10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif

8 November 2013 2 komentar
Semangat kerja PNS

CEMANGAD!

Pengalaman pendampingan ke Pemda merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah: Apakah kinerja PNS yang relatif masih rendah akibat dari rendahnya KEMAMPUAN atau rendahnya KEMAUAN? Bila MAU, tapi tidak MAMPU, maka solusinya adalah pelatihan, bimbingan teknis atau pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tertentu yang mengarah pada pencapaian tingkat kemampuan yang dibutuhkan tersebut.

Tapi bagaimana bila penyebabnya adalah KETIDAKMAUAN? Salah satu solusinya adalah penerapan insentif finansial berupa honor atau tunjangan kinerja. Dalam pandangan sepintas, insentif dalam bentuk honor dan tunjangan kinerja ini dapat menghasilkan kinerja yang relatif baik. Tetapi sangat mungkin terjadi, bahwa insentif finansial justeru berakibat buruk pada kinerja, paling tidak pada beberapa orang PNS yang baik. Misalnya: pemberian honor tambahan pada PNS yang berparadigma “menjadi PNS merupakan panggilan jiwa untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa”, justeru dapat merusak motivasinya.

Terkadang, yang dibutuhkan PNS yang sudah MAU BERKINERJA hanyalah tips sederhana tentang:  cara meningkatkan energi positifnya, agar tetap dapat SUKA dan RELA melaksanakan pekerjaan secara profesional?

Untuk itu mari mempelajari tips sederhana itu melalui video berikut ini.  Video tersebut menjelaskan “10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif”. Video ini diambil dari youtube.com yang diunggah oleh getinazonecom.

Penjelasan secara bebas dari 10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif adalah sebagai berikut:

Klik untuk membaca penjelasan ringkasnya

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011)

9 Februari 2013 2 komentar
PNS Berprestasi !

PNS Berprestasi !

Apakah saya PNS yang berkinerja? Tergantung Nilai Prestasi Kerja Anda. Semakin tinggi Nilai PK PNS, semakin baik kinerja Anda ! Nilai Prestasi Kerja (PK) PNS ditentukan oleh 2 (dua) variabel, yaitu pencapaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Nilai PK PNS dihasilkan dari PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS, yaitu: Suatu proses penilaian secara sistematis yg dilakukan oleh pejabat penilai, thdp Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.

Mari mempelajarinya dari slide di bawah ini

KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE

Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

8 Juli 2011 2 komentar

MONEV !

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut:

1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.
Indikasi:
• LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
• Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
• Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

Baca selanjutnya…

APBD untuk TASKIN

Where there is a will, there is a way. Bila Daerah mau, sangatlah mudah untuk mengumpulkan ide dan gagasan solutif untuk meningkatkan fungsi APBD dalam pengentasan kemsikinan. Gambar yang kami sajikan di bawah menyajikan draft solusi sederhana tersebut. Mohon maaf, hanya draft.

  1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ide dan gagasan yang tersajikan dalam gambar di bawah? Mohon bantuannya untuk memberikan penilaian serta saran dan kritik konstruktif.
  2. Misalkan, gagasan-gagasan konstruktif dan solutif dapat dengan mudah diidentifikasi oleh Daerah, lalu mengapakah permasalahan-permasalahan internal di lingkup pemerintah daerah masih tetap belum terpecahkan dan menghambatnya dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di  Daerah ?

Terima kasih atas saran dan kritikannya. Klik ini untuk melihat gambarnya

Penghargaan dan Sanksi untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Reward and PunishmentAPBD Kabupaten / Kota adalah kekuatan besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, Daerah harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan tahunannya. Sementara di sisi yang lain, kita juga harus meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Namun sayangnya pengelolaannya masih relatif kurang baik. Salah satu indikasinya adalah hasil Audit BPK. Perkembangannya cukup membahayakan. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP, yaitu opini terbaik dari BPK, justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi hanya 8 daerah tahun 2008.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

Salah satu kunci untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Reward and Punishment (RnP). Kita membutuhkan sebuah Sistem RnP yang dapat menjadikan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi sekedar kewajiban. Info penting. Baca selengkapnya

Komponen Dasar Penentu Kinerja SKPD

2 Agustus 2009 1 komentar

Untuk Indonesia, komponen apakah yang tidak ada?

Dampak Pemekaran Daerah di Indonesia

28 April 2009 2 komentar

Apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan?

Banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi, 1999-2007

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi, 1999-2007

Studi evaluasi ini disusun oleh BRiDGE BAPPENAS atas dukungan penuh UNDP Indonesia, dalam rangka mencari gambaran hasil-hasil yang dicapai oleh daerah pemekaran selama periode 2001-2005 yang dikhususkan dalam 4 bidang, yaitu:

  1. Perekonomian Daerah,
  2. Keuangan daerah,
  3. Pelayanan publik, serta
  4. Aparatur pemerintah daerah.

Meskipun pada dasarnya pemekaran juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan namun aspek-aspek di atas menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang di daerah.

Lihat kerangka konseptual dan Link Downloadnya

Anggaran Berbasis Kinerja VERSUS Kinerja Berbasis Anggaran

22 Desember 2008 13 komentar
SWAMANDIRI.wordpress.com tentang Anggaran Berbasis Kinerja vs Kinerja Berbasis Anggaran

ABK atau KBA ?

Pernahkah mendengar dan atau ikut debat Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran? Ini materi debat yang sering terjadi antara SKPD di satu sisi dengan Bappeda atau BPKD atau TAPD di sisi yang lain.

Bappeda atau BPKD atau TAPD memegang konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).  Sementara SKPD, awalnya memang memegang konsep ABK, tetapi di akhir debat cenderung memegang konsep Kinerja berbasis Anggaran (KBA).

Pemicu Perdebatan

Apakah pemicu perdebatan? Pemicunya adalah penolakan terhadap plafon anggaran. Di awal penyusunan RAPBD, umum terjadi bahwa TAPD menetapkan plafon anggaran untuk tiap SKPD. SKPD menolak plafon ini dengan alasan plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil.

Bagaimana bila cara (metode) perumusan dan penetapan plafon sudah relatif baik sehingga plafon yang ditetapkan lebih tepat, apakah SKPD masih tetap berpandangan bahwa plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil?

Baca selanjutnya…

Proses Pendirian BLU: Kasus Pusdiklatwas BPKP menjadi BLU

22 November 2008 2 komentar

Pasal 68 dan 69 UU No 1 Thn 2004 tentang Perbendaharan Negara memungkinkan instansi pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Pola pengelolaan keungan BLU bersifat khusus dan merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kerja (kinerja).

Baca selanjutnya…

Alternatif Cara untuk Menjamin Kewajaran Usulan Belanja

16 November 2008 14 komentar

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pada tataran praktis, penilaian kewajaran tersebut umum dilakukan dengan membandingkan perkiraan belanja hasil perhitungan dari SKPD dengan perkiraan belanja hasil perhitungan model regresi sederhana yang menghubungkan variabel beban kerja dengan total kebutuhan belanjanya.

Ada banyak kritik yang muncul. Diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. GIGO: Garbage in Garbage Out. Data yang digunakan adalah data masa lalu. Bila pada data tersebut telah ada mark-up, maka nilai belanja hasil prediksi model pun cenderung telah termasuki unsur-unsur mark-up tersebut.
  2. Tidak menjamin menghasilkan prediksi total belanja yang paling efisien. Bila karena satu dan lain hal, suatu aktivitas dapat dipersingkat atau digantikan aktivitas lain, atau dihilangkan, maka hasil perhitungan manual akan lebih efisien dibandingkan dengan perkiraan model regresi. Mengapa? Karena aktivitas di dalam model sudah tidak dapat diubah, kecuali bila dilakukan penghitungan ulang.
  3. Pengelompokan kegiatan yang relatif umum. Umum terjadi bahwa kegiatan yang diberi nama sama atau mirip tetapi dilaksanakan oleh dua atau tiga SKPD yang relatif berbeda akan cenderung berbeda. Akibatnya, pengelompokkan kegiatan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kemiripan nama kegiatan.

ALTERNATIF

Adakah alternatif cara untuk menjamin kewajaran usulan belanja?

Baca selanjutnya…