Archive

Posts Tagged ‘Korupsi’

Bea dan Cukai

27 November 2013 Tinggalkan komentar

Kolom Bambang Aji, InilahReview, 12 Tahun III, 11-17 November 2013

bea dan cukai

bea dan cukai

Ditjen Bea dan Cukai (BC) mungkin bisa menjadi contoh dimana gaji tinggi tidak menjamin 100% pegawainya akan bekerja bersih. Instansi ini juga bisa menjadi contoh bagaimana upaya pembersihan dan kontrol yang ketat tidak mampu membersihkan praktik korupsi.

BC juga bisa menjadi contoh dimana sistem kerja yang canggih gagal menghilangkan praktek suap-menyuap. Di BC juga bisa ditemukan seorang jenderal bintang tiga tidak berhasil memberantas para pencoleng.

Separah itukah? Instansi yang cukup besar memasukkan uang ke kas negara ini hanyalah sebuah contoh. Kalau mau jujur, rasanya hampir tidak ada lagi instansi di negeri ini yang benar-benar bersih dari korupsi. Bahwa BC menjadi contoh dari sebuah instansi yang bobrok, gawainya diciduk aparat karena diduga telah menerima suap hingga puluhan milyar rupiah.

Baca selanjutnya…

Hentikan Dana Bansos: Peraturan Direvisi Dulu

25 Februari 2013 2 komentar

Sumber: Kompas dalam bpk.go.id, 20-02-2013

JAKARTA. KOMPAS – Pemerintah pusat diminta menghentikan sementara penyaluran dana bantuan sosial dan hibah, terutama di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah.

Penghentian sementara penyaluran dana tersebut diharapkan disertai juga dengan revisi atas ketentuan mengenai pedoman pemberian dana bantuan dan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya di Permendagri No 39/2012.

“Kalau tidak dihentikan, dana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan hibah sejak tahun 2007 hingga 2012, yang mencapai Rp 400 triliun, tak akan ada pertanggungjawabannya. Apakah dana yang seharusnya diberikan kepada pihak yang kesulitan akibat krisis ekonomi benar-benar sampai?” kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, kepada Kompas, Selasa (19/2). Baca selanjutnya…

Parameter Reformasi Birokrasi di Daerah

16 Mei 2010 14 komentar

Birokrasi yang ekonomis, efisien dan efektif perlu dan penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Apakah indikasi keberhasilan reformasi birokrasi?

Budi Winarno, menyebutkan bahwa setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

  1. Tidak ada korupsi,
  2. Tidak ada pelanggaran hukum,
  3. APBD-nya baik,
  4. Semua program pemerintah dijalankan dengan baik,
  5. Perizinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap,
  6. Komunikasi dengan publikberjalan baik,
  7. Penggunaan waktu efektif dan produktif,
  8. Ada reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
  9. Hasil pembangunan nyata dirasakan masyarakat.

Baca selanjutnya…

Mengapa DPRD cenderung berperilaku koruptif?

24 Maret 2009 3 komentar

Banyak sudah anggota DPRD yang tersangkut masalah korupsi. Mengapa DPRD cenderung berperilaku koruptif? Apakah orang baikpun akan cenderung menjadi koruptif jika telah menjadi anggota DPRD?

Mohon kesediaannya untuk mengikuti jajak pendapat berikut.  Selain itu, kami juga sangat membutuhkan kritikan pada substansi pertanyaan dan jawabannya. Kritik tersebut akan digunakan untuk perbaikan jajak pendapatnya.

Catatan: hasil dari jajak pendapat ini adalah milik kita semua.

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

Oleh: Hendra Teja,
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Alumni Unand Padang

Penggeledahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang dilakukan oleh KPK padahari Jum’at tanggal 30 Mei 2008 yang lalu setidaknya semakin membenarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparecy International Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong yang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Penggeladahan tersebut merupakan suatu ironi, mengingat Ditjen BC termasuk dalam pilot project reformasi birokrasi yang telah mendapatkan tunjangan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan instansi lainnya. Baca selanjutnya…

Pemberantasan Korupsi Perlu Komitmen dari Atas

Asia-Pacific HDR on Anti-CorruptionJakarta: Berdasar pengalaman empat tahun meminpin Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada lima pelajaran terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama, diperlukan komitmen sangat tinggi dari atas. Presiden SBY mengatakan hal itu dalam pidato kunci (keynote speech) acara peluncuran laporan UNDP mengenai korupsi di Asia Pacific, yang berjudul “Tackling Corruption, Transforming Lives”, di Istana Negara, Kamis (12/6) pagi.

“Pada akhir Desember 2004, tepat ketika Indonesia mengalami musibah tsunami yang sangat besar, kami juga melakukan sesuatu yang bersejarah, mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, untuk percepatan pemberantasan korupsi,” kata Presiden SBY. Baca selanjutnya…

Management Expenses: Rasionalitas Terjadinya Penyimpangan di Instansi Publik?

11 Juni 2008 4 komentar

I Wayan Monoyasa
Penulis adalah Auditor pada Perwakilan BPKP Jawa Timur
Sumber: BPKP

Tak dianggarkan, namun management expenses harus dikeluarkan dari instansi publik. Maka, instansi pun dipaksa berkreasi menciptakan pendanaan di luar anggaran. Pemecahannya?

Di antara tema-tema besar yang menjadi wacana publik belakangan ini menyangkut pembaruan penyelenggaraan birokrasi/pemerintahan (misalnya, good public governance, akuntabilitas dan reliabilitas instansi publik, pemberantasan korupsi/kolusi/nepotisme, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan), terdapat satu persoalan kecil yang senantiasa luput untuk diungkap, dianalisis dan di tangani secara struktural-rasional yaitu tentang pembiayaan management expenses di lingkungan birokrasi. Baca selanjutnya…

Perwakilan KPK di Daerah

Romli Atmasasmita (Ketua Forum 2004, Anggota Ahli Unodc untuk KAK PBB 2003)
Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2359

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah bukan sekadar wacana, melainkan amanat UU No 30/2002 tentang KPK. Dalam Pasal 19 ayat (2) ditegaskan, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pembentukan KPK di daerah memasuki masa kepemimpinan KPK jilid II merupakan suatu keperluan mendesak karena KPK di Jakarta saja terbukti belum cukup memadai menangani laporan dugaan kuat tindak pidana korupsi di daerah-daerah.

Laporan KPK Semester I 2004 menunjukkan, dari 145 laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, hanya tujuh laporan pengaduan yang ditangani KPK sendiri, sisanya ditindaklanjuti kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain. Sampai dengan akhir 2005, diterima sebanyak 7.307 pengaduan tindak pidana korupsi. Jumlah ini meningkat 220,34% dibandingkan jumlah yang diterima pada 2004. Dari jumlah 7.307 pengaduan tersebut, baru selesai ditelaah sebanyak 5.548 dan dari jumlah tersebut 1.977 (35,63%) telah ditindaklanjuti dan 3.547 tidak dapat ditindaklanjuti (Laporan Tahunan 2005 KPK). Baca selanjutnya…

Korupsi Terstruktur Akibat Kebijakan Pemerintah

Sumber: Pelita, 3 Oktober 2007
pada http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2376

Pemberantasan korupsi (yang sudah) terstruktur dan sistematis hanya dapat dilakukan jika ada ketegasan dari pemerintah. Sebab tak jarang kebijakan pemerintah sendirilah (yang) justru membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Untuk mengatasinya adalah dengan reformasi birokrasi, disamping upaya pengelolaan anggaran secara terbuka dan dihindarinya tumpang tindih peraturan.

Hal itu merupakan benang merah pendapat yang disampaikan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Wakil Ketua BPK Baharuddin Aritonang, dan Ketua Pokja Gerakan Jihad Lawan Koruptor BLBI Abd Asri Harahap di Jakarta, Selasa (2/ 10), menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla mengenai korupsi di Indonesia yang sudah terstruktur dan sistematis. “Sistem yang diterapkan pada masa lalu memberi peluang korupsi dan korupsi yang terjadi akan memperkuat penguasa yang korupsi untuk terus berkuasa, hal ini akan terus menerus terjadi jika tidak dibenahi sejak dini,” kata Hehamahua. Baca selanjutnya…

Tag:,

Korupsi APBD: Antara Stempel dan “Stempel”

24 Februari 2008 Tinggalkan komentar

Syukriy AbdullahKasus stempel palsu di salah satu UPTD SKPD Provinsi Aceh yang menyeruak beberapa hari ini sesungguhnya bukan hal baru (serambinews.com) Jikapun ada yang terkejut, barangkali hanya kaget: kenapa harus diekspos begitu luas? Karena hal ini sudah biasa terjadi, khususnya sejak otonomi daerah dilaksanakan pada awal tahun 2001.

Ada beberapa alasan mengapa pada masa otonomi daerah praktik korupsi semakin menyebar. Pertama, aturan pelaksanaan keuangan daerah yang menghapus ruang untuk alokasi non-budgeter. Artinya, semua pengeluaran daerah harus dicantumkan dalam APBD. Oleh karena itu, tidak ada anggaran untuk memberikan sumbangan atau sedekah kepada “pengamen” dan “pengemis” yang datang ke kantor-kantor. Untuk mensiasati ini, cenderung dilakukan manipulasi terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran. Pengunaan stempel palsu salah satu contohnya. Baca selanjutnya…

Tag:,

Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik

10 Februari 2008 26 komentar

Oleh: Syukriy Abdullah
Kebijakan autonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga berimplikasi pada kian besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah.

Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran dinyatakan oleh Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998a, 1998b), dan Tanzi & Davoodi (2002). Baca selanjutnya…

Tag:,