Arsip

Posts Tagged ‘Misi’

Sekelumit tentang Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

14 Juli 2013 1 komentar

Penyusunan_RPJMD_Menurut_Permendagri 54_Tahun_2010RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu Dokumen PERENCANAAN untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH. Disusun dengan berpedoman pada RPJP DAERAH dan memperhatikan RPJM NASIONAL.

RPJMD ditetapkan dengan PERDA. KDH menyampaikan Raperda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah KDH terpilih dilantik.

Bagaimanakah substansi isi dari RPJMD? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

Iklan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Planning

Planning

Perencanaan merupakan determinan kinerja. Failing to plan means planning to fail. “Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”. Salah satu dokumen hasil perencanaan itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat: Visi jangka panjang, Misi jangka panjang, serta Arah Pembangunan Daerah. RPJPD ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

RaPerda RPJPD diajukan ke DPRD paling lama 6 bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir. Perda RPJPD Provinsi disampaikan ke Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Sedangkan Perda RPJPD kab/kota disampaikan ke Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan dengan tembusan pada Mendagri.

KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE

Komponen Dasar Penentu Kinerja SKPD

2 Agustus 2009 1 komentar

Untuk Indonesia, komponen apakah yang tidak ada?

Perencanaan Pembangunan Indonesia

13 Desember 2008 8 komentar

H. Paskah Suzetta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Sumber: setneg.go.id

Ringkasan

Paskah Suzetta

Paskah Suzetta

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah: demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih.

Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha, hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan diisyaratkan pula tidak akan ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006.

… baca selengkapnya