Arsip

Posts Tagged ‘Paradigma’

Kembali pada Jalan Ekonomi Konstitusi

Oleh: Hendri Saparini, Pengamat Ekonomi, Anggota Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Dalam sebuah seminar yang digelar minggu lalu, penulis diminta memberikan pandangan tentang pengelolaan ekonomi nasional menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seminar tersebut hanyalah satu dari sekian banyak forum yang digelar karena semakin banyak kalangan resah terhadap pembangunan ekonomi yang justeru menghasilkan ketergantungan, ketertinggalan, kemiskinan, dan kesenjangan.

Bukankah dalam pembukaan Konstitusi UUD 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa?

Setiap negara pasti akan mengelola ekonomi sesuai konstitusinya. Negara yang menekankan pada peran negara akan memiliki kebijakan ekonomi yang sejalan dengan paradigma tersebut. Negara yang memilih untuk mempercepat penyerahan peran negara kepada swasta juga akan tercermin pada pilihan kebijakan ekonominya. Baca selanjutnya…

Anggaran Berbasis Kinerja VERSUS Kinerja Berbasis Anggaran

22 Desember 2008 13 komentar
SWAMANDIRI.wordpress.com tentang Anggaran Berbasis Kinerja vs Kinerja Berbasis Anggaran

ABK atau KBA ?

Pernahkah mendengar dan atau ikut debat Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran? Ini materi debat yang sering terjadi antara SKPD di satu sisi dengan Bappeda atau BPKD atau TAPD di sisi yang lain.

Bappeda atau BPKD atau TAPD memegang konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).  Sementara SKPD, awalnya memang memegang konsep ABK, tetapi di akhir debat cenderung memegang konsep Kinerja berbasis Anggaran (KBA).

Pemicu Perdebatan

Apakah pemicu perdebatan? Pemicunya adalah penolakan terhadap plafon anggaran. Di awal penyusunan RAPBD, umum terjadi bahwa TAPD menetapkan plafon anggaran untuk tiap SKPD. SKPD menolak plafon ini dengan alasan plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil.

Bagaimana bila cara (metode) perumusan dan penetapan plafon sudah relatif baik sehingga plafon yang ditetapkan lebih tepat, apakah SKPD masih tetap berpandangan bahwa plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil?

Baca selanjutnya…

Paradigma Baru Internal Auditor

22 Mei 2008 15 komentar

Muh. Arief Effendi,SE, M.Si, Ak, QIA *)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah AUDITOR, Rubrik "Kolom 1″, Edisi No. 05 tahun 2002, ISSN : 1412-5501)
Sumber: Paradigma Baru Internal Auditor pada muhariefeffendi.wordpress.com


Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIAPerkembangan profesi internal auditing dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan Internal auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan (corporate governance) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dimana dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (watchdog) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Selain itu juga telah terjadi pendekatan baru dalam internal audit yaitu risk based audit approach. Baca selanjutnya…