Arsip

Posts Tagged ‘Pembangunan’

Sekelumit tentang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

3 Oktober 2013 2 komentar

Apa, mengapa dan bagaimanakah Evaluasi dan Pengendalian? Mari mempelajarinya dari materi pengantar berikut ini.

Kembali pada Jalan Ekonomi Konstitusi

Oleh: Hendri Saparini, Pengamat Ekonomi, Anggota Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Dalam sebuah seminar yang digelar minggu lalu, penulis diminta memberikan pandangan tentang pengelolaan ekonomi nasional menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seminar tersebut hanyalah satu dari sekian banyak forum yang digelar karena semakin banyak kalangan resah terhadap pembangunan ekonomi yang justeru menghasilkan ketergantungan, ketertinggalan, kemiskinan, dan kesenjangan.

Bukankah dalam pembukaan Konstitusi UUD 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa?

Setiap negara pasti akan mengelola ekonomi sesuai konstitusinya. Negara yang menekankan pada peran negara akan memiliki kebijakan ekonomi yang sejalan dengan paradigma tersebut. Negara yang memilih untuk mempercepat penyerahan peran negara kepada swasta juga akan tercermin pada pilihan kebijakan ekonominya. Baca selanjutnya…

Permasalahan Birokrasi Indonesia

27 Desember 2010 12 komentar

Sumber: transparansi.or.id

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.

Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.

Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain.

Dengan posisi dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.

Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.

Baca selanjutnya…

Perekonomian Daerah tumbuh stabil, tetapi mengapa kemiskinan juga bertambah ?

28 Oktober 2010 7 komentar

Salah satu tantangan pembangunan adalah: memacu dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Tantangan ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Daerah Kabupaten Kota.

Ada pendapat, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, secara otomatis seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan berkurang. Benarkah analisis tersebut? Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya, atau bahkan mungkin sebaliknya. Perlu kajian komprehensif di tiap daerah.

Tetapi, mungkinkah di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil jumlah orang miskin justeru juga cenderung semakin banyak?

Baca selanjutnya…

Perencanaan Pembangunan Indonesia

13 Desember 2008 8 komentar

H. Paskah Suzetta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Sumber: setneg.go.id

Ringkasan

Paskah Suzetta

Paskah Suzetta

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah: demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih.

Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha, hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan diisyaratkan pula tidak akan ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006.

… baca selengkapnya

Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional

3 Desember 2008 1 komentar

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan (di) daerah.

Sebagai solusi terhadap permasalahan di atas, pasal 31 UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN memerintahkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tataran praktis, wujud respon terhadap arahan perundang-undangan di atas adalah dengan membangun dan mengembangkan suatu paket sistem informasi khusus, yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan (di) daerah.

Paket sistem informasi itu disebut sebagai Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS), yang dibangun dan dikembangkan oleh BAPPENAS.

Panduan SIMRENAS dapat di download pada link SIMRENAS atau kunjungi situsnya di simrenas.bappenas.go.id

Daerah bakal Meraih Insentif Bila Mampu Naikkan IPM

9 November 2008 1 komentar

Sumber: Menkokesra

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2009. Insentif yang diberikan nantinya dalam bentuk kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada dua indikatornya kenapa daerah dapat insentif. Pertama: IPM termasuk dalam itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan. Yang kedua, kenaikan PAD dari tax ratio. Insentif nantinya dalam bentuk DAU," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo seusai seminar Perkuatan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Mengantisipasi Krisis Finansial Global di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mengatakan, jika IPM dan tax ratio naik, pemerintah akan mengaitkan kedua hal itu dengan Indeks Kemahalan Konsumsi (IKK) untuk menentukan formula DAU. Karena setiap IKK masing-masing daerah berbeda. "Seperti Aceh dan Yogyakarta, itu kan beda," ujarnya.

Baca selanjutnya…

Needed: A New Growth Strategy for the Developing World

By Walter Russell Mead
Sumber: http://www1.worldbank.org/devoutreach/

As most but not all of the East Asian economies struggle towards recovery from the devastating financial shocks of the last two years, it is more and more clear that the crises of 1997-98 signaled the end of the Asian miracle. That miracle, a burst of economic growth and rising prosperity unprecedented since the original industrial revolutions in North America and Europe more than a century ago, transformed the world’s political and economic structure. In a generation or less, a significant number of Asian economies moved from poverty to affluence, from technological backwardness to sophisticated users of cutting edge technologies, and from rural societies still tied to age-old agricultural and seasonal rhythms to urban societies fully participating in all the cultural storms and upheavals of the late twentieth century. Baca selanjutnya…

Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah

26 Mei 2008 6 komentar

Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc
Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Kantor Meneg PPN/Bappenas
Sumber: bappenas.go.id Download tulisan aslinya dari link ini


Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.

Baca selanjutnya…

Indonesia Policy Briefs: Gagasan untuk Masa Depan

Apa yang seharusnya dilaksanakan oleh Indonesia sehingga mampu bangkit dan berkembang ke arah yang lebih baik? Pertanyaan ini sedang menanyakan resep kebijakan terbaik dengan asumsi bahwa kita memang mau untuk berubah menuju masa depan yang lebih baik.Subak Tabanan Bali

Banyak resep kebijakan yang telah ditawarkan. Partai-partai pun menawarkannya, walaupun menurut sebagian pengamat, tawaran kebijakan tersebut relatif kurang konkrit dan dipenuhi dengan motivasi sekedar untuk menarik simpati agar dapat menikmati rasa dari kondisi berkuasa. Dunia akademis, baik secara individu maupun secara kelembagaan, secara formal maupun informal, pun telah memberikan resep kebijakan. Baca selanjutnya…