Archive

Posts Tagged ‘Perda’

Sekelumit tentang Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

14 Juli 2013 1 komentar

Penyusunan_RPJMD_Menurut_Permendagri 54_Tahun_2010RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu Dokumen PERENCANAAN untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH. Disusun dengan berpedoman pada RPJP DAERAH dan memperhatikan RPJM NASIONAL.

RPJMD ditetapkan dengan PERDA. KDH menyampaikan Raperda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah KDH terpilih dilantik.

Bagaimanakah substansi isi dari RPJMD? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

1 Mei 2010 9 komentar

Bersama Kita Bisa

Apakah tujuan dasar dari pembahasan LKPj? Dalam PP 3 Tahun 2007 diatur bahwa pembahasan LKPj akan menghasilkan sebuah Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Bagaimana agar rekomendasi DPRD dari analisis LKPj dapat efektif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang? Secara umum, jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Baca selanjutnya…

Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif

11 April 2008 1 komentar

Yanze ArizonaPeraturan daerah (selanjutnya diringkas Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, Perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka:

  1. penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan;
  2. menampung kondisi khusus daerah; serta
  3. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif  selengkapnya dalam format pdf. Tulisan ini diposting pertama kali pada JUSTITIA VOOR IEDEREEN dan Legalitas.Org.  File disimpan pada database  Legalitas.Org

Baca tulisan lain di JUSTITIA VOOR IEDEREEN