Arsip

Posts Tagged ‘Perencanaan’

Bila Seminar tentang Perencanaan Hanya 3 Menit

Bila seminar tentang perencanaan hanya 3 menit, substansi apakah yang dapat kita sampaikan? Materi berikut berisi kutpan-kutipan populer tentang perencanaan yang dapat menjadi alternatifnya.

Iklan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Planning

Planning

Perencanaan merupakan determinan kinerja. Failing to plan means planning to fail. “Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”. Salah satu dokumen hasil perencanaan itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat: Visi jangka panjang, Misi jangka panjang, serta Arah Pembangunan Daerah. RPJPD ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

RaPerda RPJPD diajukan ke DPRD paling lama 6 bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir. Perda RPJPD Provinsi disampaikan ke Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Sedangkan Perda RPJPD kab/kota disampaikan ke Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan dengan tembusan pada Mendagri.

KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE

Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010

20 Desember 2012 4 komentar
R.E.N.S.T.R.A.

R.E.N.S.T.R.A.

Apakah Renstra SKPD ? Renstra SKPD adalah Rencana Strategis SKPD, yaitu: dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat:  Visi,  Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD disahkan dengan KEPUTUSAN Kepala Daerah, 1 bulan setelah Perda RPJMD, dan DITETAPKAN oleh kepala SKPD 7 hari setelah pengesahannya.

Mari mempelajarinya dari slide berikut. Semoga bermanfaat ya 😉

KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE-NYA

Apakah Kriteria dari Renstra SKPD yang Berkualitas?

23 Februari 2012 2 komentar
Planning

... isplanning to fail!

Renstra SKPD perlu dan penting.  Karena “failing to plan is planning to fail“, kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dokumen perencanaan tersebut HARUS berkualitas.

Apakah kriteria dari Renstra SKPD yang berkualitas? Keberadaan kriteria yang tepat akan sangat membantu memperbaik kualitas Renstra SKPD di saat perencanaan.

Dalam jajak pendapat di bawah ini kami menyajikan DRAFT kriteria Renstra SKPD yang berkualitas. Karena masih bersifat DRAFT, kami mohon bantuan pembaca untuk bersedia mengisikan jajak pendapat di bawah SERTA memberikan kritikan dan masukan konstruktif pada formulir komentar.

Partisipasi  Bapak/Ibu sangat membantu untuk memperbaiki DRAFT tersebut sehingga hasilnya lebih dapat digunakan oleh SKPD untuk memperbaiki kualitas dokumen perencanaannya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih dan berdoa menjadi Amal Jariyah yang di ridhai oleh SWT. Aamiin.

Petunjuk:

  1. Pada jajak pendapat di atas, Bapak/Ibu dapat memilih lebih dari 1 (satu) jawaban. Karena jajak pendapat di atas diarahkan untuk mendapatkan beberapa KRITERIA TERPENTING dari daftar jawaban.
  2. Selain memilih kriteria terpenting, Bapak/Ibu juga diharapkan memberikan kritikan konstruktif terhadap daftar jawaban di atas agar lebih mudah digunakan.
  3. SELAIN ITU,  Bapak/Ibu juga dapat memberikan masukan berupa tambahan kriteria sehingga akan didapatkan kriteria yang lebih komprehensif, tetapi tetap spesifik dan mudah diukur.

Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

8 Juli 2011 2 komentar

MONEV !

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut:

1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.
Indikasi:
• LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
• Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
• Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

Baca selanjutnya…

APBD untuk TASKIN

Where there is a will, there is a way. Bila Daerah mau, sangatlah mudah untuk mengumpulkan ide dan gagasan solutif untuk meningkatkan fungsi APBD dalam pengentasan kemsikinan. Gambar yang kami sajikan di bawah menyajikan draft solusi sederhana tersebut. Mohon maaf, hanya draft.

  1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ide dan gagasan yang tersajikan dalam gambar di bawah? Mohon bantuannya untuk memberikan penilaian serta saran dan kritik konstruktif.
  2. Misalkan, gagasan-gagasan konstruktif dan solutif dapat dengan mudah diidentifikasi oleh Daerah, lalu mengapakah permasalahan-permasalahan internal di lingkup pemerintah daerah masih tetap belum terpecahkan dan menghambatnya dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di  Daerah ?

Terima kasih atas saran dan kritikannya. Klik ini untuk melihat gambarnya

Indikator Kinerja untuk SKPD

SUKSES atau GAGAL?

Jika anda TIDAK MENGUKUR HASIL, anda tidak bisa membedakan antara KESUKSESAN dan KEGAGALAN. Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak akan bisa menghargainya. Jika anda tidak bisa menghargai kesuksesan, anda mungkin menghargai kegagalan. Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak bisa belajar darinya. Jika anda tidak mengenali kegagalan, anda tidak bisa memperbaikinya. Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda bisa memperoleh dukungan publik.

Masyarakat secara terus menerus membutuhkan pemerintahan yang responsif dan cakap. Daerah memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan sangat tinggi. Tanpa indikator kinerja, sulit menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Baca selanjutnya…

Mengapa Target Tidak Tercapai

Mengapa target yang direncanakan tidak dapat direalisasikan secara mantab?  Ada banyak penyebabnya, baik yang muncul pada fase penyusunan rencana maupun pada fase pelaksanaan rencana. Diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

  1. Rendahnya kualitas komunikasi
  2. Lemahnya komitmen dan disiplin
  3. Lemahnya sistem monitoring dan pengendalian
  4. Rendahnya kualitas perencanaan
  5. Lemahnya sinergi dan konsistensi perencanaan
  6. Kurang tepatnya rancangan anggaran belanja pada dokumen perencanaan.

Mari mendiskusikannya. Mohon memperhatikan gambar berikut ini. Baca selanjutnya…

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kondisi yang disebut pada TUJUAN akan menentukan pilihan cara pencapaiannya. Bila tujuan tidak ada, maka kita tidak akan bisa menentukan cara pencapaiannya. Dari deskripsi tujuan, kita menentukan indikator keragaan pencapaian tujuan tersebut.

Apakah tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN)? Pada ayat (4) pasal 2 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

  1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Apakah inti dari arahan ayat (4) pasal 2? Kami menawarkan deskripsi tujuan SPPN seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Alternatif pada gambar hanyalah reformulasi substansi ayat (4) pasal 2 dari UU SPPN. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu? Mohon koreksinya. Klik untuk melihat gambarnya

Daftar Periksa Penilaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Penilaian Ranc. KUA dan Ranc. PPAS Failing to plan is planning to fail — Alan Lakein. Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. KUA dan PPAS adalah dokumen perencanaan yang akan disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menentukan kualitas substansi RKA SKPD dan tentunya juga RAPBD.

Pasal 87 Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pada Permendagri 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas tersebut selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Apa sajakah yang harus dicermati dan dibahas oleh Panitia Anggaran (Badan Anggaran) agar kualitas KUA dan PPAS semakin baik? Berikut kami sajikan DRAFT Daftar Periksa sederhana untuk penilaian KUA dan PPAS.  Draft ini kami sajikan sebagai salah satu alternatif, yang harus diolah lebih lanjut  sebagai instrumen penilaian  dan pembahasan KUA dan PPAS. Baca selanjutnya…

Pertanyaan Kunci Saat Perencanaan Kegiatan

18 Juli 2009 2 komentar

Perencanaan Pembangunan Indonesia

13 Desember 2008 8 komentar

H. Paskah Suzetta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Sumber: setneg.go.id

Ringkasan

Paskah Suzetta

Paskah Suzetta

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah: demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih.

Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha, hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan diisyaratkan pula tidak akan ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006.

… baca selengkapnya

Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional

3 Desember 2008 1 komentar

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan (di) daerah.

Sebagai solusi terhadap permasalahan di atas, pasal 31 UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN memerintahkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tataran praktis, wujud respon terhadap arahan perundang-undangan di atas adalah dengan membangun dan mengembangkan suatu paket sistem informasi khusus, yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan (di) daerah.

Paket sistem informasi itu disebut sebagai Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS), yang dibangun dan dikembangkan oleh BAPPENAS.

Panduan SIMRENAS dapat di download pada link SIMRENAS atau kunjungi situsnya di simrenas.bappenas.go.id