Archive

Posts Tagged ‘PPAS’

Permendagri 37 / 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

10 Juli 2010 52 komentar

SUDAH pertengahan tahun 2010, saatnya untuk perencanaan dan penyusunan APBD 2011. Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan!

Banyak yang harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas APBD 2010. Salah satunya adalah peningkatan sinkronisasi kebijakan, baik sinkronisasi kebijakan dengan substansi permasalahan dan peluang pembangunan yang faktual dihadapi di Daerah, maupun sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan.

Permendagri untuk sinkronisasi kebijakan tersebut telah dikeluarkan dalam PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011.

Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, meliputi:

  1. Tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011;
  2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 2011;
  3. Teknis penyusunan APBD 2011;
  4. Hal-hal khusus;
  5. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD Tahun 2011; dan
  6. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2011.

Baca selanjutnya…

Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

1 Mei 2010 9 komentar

Bersama Kita Bisa

Apakah tujuan dasar dari pembahasan LKPj? Dalam PP 3 Tahun 2007 diatur bahwa pembahasan LKPj akan menghasilkan sebuah Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Bagaimana agar rekomendasi DPRD dari analisis LKPj dapat efektif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang? Secara umum, jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Baca selanjutnya…

Daftar Periksa Penilaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Penilaian Ranc. KUA dan Ranc. PPAS Failing to plan is planning to fail — Alan Lakein. Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. KUA dan PPAS adalah dokumen perencanaan yang akan disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menentukan kualitas substansi RKA SKPD dan tentunya juga RAPBD.

Pasal 87 Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pada Permendagri 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas tersebut selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Apa sajakah yang harus dicermati dan dibahas oleh Panitia Anggaran (Badan Anggaran) agar kualitas KUA dan PPAS semakin baik? Berikut kami sajikan DRAFT Daftar Periksa sederhana untuk penilaian KUA dan PPAS.  Draft ini kami sajikan sebagai salah satu alternatif, yang harus diolah lebih lanjut  sebagai instrumen penilaian  dan pembahasan KUA dan PPAS. Baca selanjutnya…