Arsip

Posts Tagged ‘RKPD’

Penyusunan RKPD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

4 Juli 2013 2 komentar
RKPD

RKPD

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk  periode 1 tahun. RKPD disusun UNTUK MENJAMIN keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan,  2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD harus menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta LKPj, LPPD, dan ILPPD.

RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagaimanakah penyusunan RKPD? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

Iklan

Permendagri 37 / 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

10 Juli 2010 52 komentar

SUDAH pertengahan tahun 2010, saatnya untuk perencanaan dan penyusunan APBD 2011. Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan!

Banyak yang harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas APBD 2010. Salah satunya adalah peningkatan sinkronisasi kebijakan, baik sinkronisasi kebijakan dengan substansi permasalahan dan peluang pembangunan yang faktual dihadapi di Daerah, maupun sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan.

Permendagri untuk sinkronisasi kebijakan tersebut telah dikeluarkan dalam PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011.

Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, meliputi:

  1. Tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011;
  2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 2011;
  3. Teknis penyusunan APBD 2011;
  4. Hal-hal khusus;
  5. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD Tahun 2011; dan
  6. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2011.

Baca selanjutnya…

Perencanaan Pembangunan Indonesia

13 Desember 2008 8 komentar

H. Paskah Suzetta
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Sumber: setneg.go.id

Ringkasan

Paskah Suzetta

Paskah Suzetta

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah: demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih.

Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha, hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan diisyaratkan pula tidak akan ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006.

… baca selengkapnya