Archive

Posts Tagged ‘SPM’

Sekilas KORBINWAS oleh SKPD Provinsi: Kasus Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkup Provinsi

27 September 2014 Tinggalkan komentar

Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan Provinsinya? Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh Dinkes Provinsi?

Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan, membina dan mengawasi percepatan pencapaian target SPM tersebut? Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?

Dinkes Provinsi harus melakukan KORBINWAS, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan. KOORDINASI dilakukan untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan secara tidak saling bertentangan atau simpang siur. PEMBINAAN dilakukan untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota. Sedangkan PENGAWASAN dilakukan untuk: menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan korektif selama pelaksanaan rencana.

Penjelasan selanjutnya dapat di lihat pada slide berikut ini.

Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008

17 Februari 2009 1 komentar

Daerah manakah yang relatif berhasil dalam reformasi sistem pengelolaan keuangan daerahnya? Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang dinilai relatif berhasil dalam reformasi pengelolaan keuangan serta reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Penilaian ini terutama muncul dari kenyataan bahwa prinsip ABK telah diterapkan sejak 2003, sementara di tahun 2004 juga mulai mengembangkan standar pelayanan minimal dan standarisasi biaya sebagai basis utama dalam penyusunan RKA berbasis ABK.

Mari mempelajari dan menghimpun best practices darinya. Download laporan Public Expenditure Analysis 2008 Gorontalo. Download laporannya dari link: http://go.worldbank.org/AK9C6VIHA0

Proses Pendirian BLU: Kasus Pusdiklatwas BPKP menjadi BLU

22 November 2008 2 komentar

Pasal 68 dan 69 UU No 1 Thn 2004 tentang Perbendaharan Negara memungkinkan instansi pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Pola pengelolaan keungan BLU bersifat khusus dan merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kerja (kinerja).

Baca selanjutnya…