S.E.L.A.M.A.T. .. D.A.T.A.N.G.
swamandiri.wordpress.comMengapa tulisan pada
swamandiri.wordpress.com ini hanya sekelumit? Mohon maaf. Umumnya, pembaca hanya ingin segera tahu: intisari, konteks dan implikasinya. Terlalu panjang dan lebar justeru menghambat. Jadi, singkat-singkat saja, tetapi kita semua berupaya meningkatkan relevansi dan faktualitasnya.

Navigasi: Carilah melalui fasilitas pencarian, atau lihat
DAFTAR ISI, atau klik saja pada salah satu kata kunci. Siapakah kami, dapat dibaca pada swadayaMANDIRI
. Lihat juga kami di: SLIDEshare.net/rusmanik.

Indonesia Menghindari Perangkap Negara Berpenghasilan Menengah: Kajian Kebijakan Pembangunan 2014

Sumber: http://www.worldbank.org/

Dalam satu dekade ke depan, Indonesia memiliki beberapa faktor, yang bila disertai kebijakan yang baik, dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang tinggi, yaitu: demografi dengan besarnya tenaga kerja; tren urbanisasi; serta perkembangan di Cina.

Indonesia menghadapi risiko melambatnya pertumbuhan dalam jangka panjang, karena pertumbuhan akhir-akhir ini kurang didukung lingkungan eksternal yang kondusif, yaitu tingginya harga komoditas pada 2003-2011 disertai dengan suku bunga global yang rendah sejak tahun 2009.

Indonesia perlu tumbuh di atas 5 persen untuk menghindari masalah pengangguran yang serius. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di tas 5 persen diperlukan Indonesia agar naik menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030.

Baca selengkapnya…

Peta Menuju HDI

Capaian HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu Daerah kabupaten/kota merupakan hasil gotong royong dari semua pihak, terutama SKPD dan masyarakat itu sendiri. Tiap SKPD memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian HDI (IPM). Kontribusi SKPD dapat dilihat dari pilihan kegiatan yang dilaksanakannya. Sebaiknya, penilaian kontribusi SKPD itu tidak disandarkan hanya pada nama kegiatan, tetapi dari “rantai nilai” yang ditunjukkan oleh indikator kegiatannya.

Slide berikut ini menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan variabel HDI (IPM) melalui substansi indikator kinerja dari kegiatan yang dimulai dari output (keluaran) kegiatan. Slide ini juga menjelaskan keterkaitan antara variabel makro di tingkat daerah dengan variabel mikro di tingkat SKPD.

Slide yang disampaikan ini masih bersifat draft. Karenanya, masih sangat terbuka untuk kritikan dan masukan konstruktif. Namun demikian, sebagai langkah awal, mudah-mudahan materi di slide berikut dapat memberi inspirasi bagi Daerah dan SKPD.

SAKIP : Sebuah pengantar yang ringkas

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP yang terselenggara dengan baik menghasilkan LAKIP TERPADU, yaitu:  Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang terpadu sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja dan umpan balik bagi perbaikan kinerja. Mari mempelajari  SAKIP dari pengantar ringkas berikut ini.

Lima Langkah Isran Noor Mengurangi Kemiskinan

Sumber: sapa.or.id

Isran Noor

Isran Noor

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) medio September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,69 juta orang. BPS mengkategorikan orang miskin ini berdasarkan pendapatan per kapita sebesar: Rp250 ribu setiap orang per bulan.

Sementara bagi mereka yang berpenghasilan Rp370 ribu per bulan, oleh BPS dikategorikan ke dalam kelompok hampir miskin yang di Indonesia jumlahnya mencapai 70 juta orang.

Masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan selama ini masih belum berjalan efektif.

Menilik hal itu, diperlukan langkah besar bersifat terobosan dan secara fundamental mengubah nasib rakyat ke arah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Negara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Baca selengkapnya…

Bea dan Cukai

Kolom Bambang Aji, InilahReview, 12 Tahun III, 11-17 November 2013

bea dan cukai

bea dan cukai

Ditjen Bea dan Cukai (BC) mungkin bisa menjadi contoh dimana gaji tinggi tidak menjamin 100% pegawainya akan bekerja bersih. Instansi ini juga bisa menjadi contoh bagaimana upaya pembersihan dan kontrol yang ketat tidak mampu membersihkan praktik korupsi.

BC juga bisa menjadi contoh dimana sistem kerja yang canggih gagal menghilangkan praktek suap-menyuap. Di BC juga bisa ditemukan seorang jenderal bintang tiga tidak berhasil memberantas para pencoleng.

Separah itukah? Instansi yang cukup besar memasukkan uang ke kas negara ini hanyalah sebuah contoh. Kalau mau jujur, rasanya hampir tidak ada lagi instansi di negeri ini yang benar-benar bersih dari korupsi. Bahwa BC menjadi contoh dari sebuah instansi yang bobrok, gawainya diciduk aparat karena diduga telah menerima suap hingga puluhan milyar rupiah.

Baca selengkapnya…

Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena …

Hanya mengubah sudut pandang, tapi terkadang punya efek MENYADARKAN yang luar biasa. Mari mempelajari materi berikut. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik.

10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif

Semangat kerja PNS

CEMANGAD!

Pengalaman pendampingan ke Pemda merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah: Apakah kinerja PNS yang relatif masih rendah akibat dari rendahnya KEMAMPUAN atau rendahnya KEMAUAN? Bila MAU, tapi tidak MAMPU, maka solusinya adalah pelatihan, bimbingan teknis atau pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tertentu yang mengarah pada pencapaian tingkat kemampuan yang dibutuhkan tersebut.

Tapi bagaimana bila penyebabnya adalah KETIDAKMAUAN? Salah satu solusinya adalah penerapan insentif finansial berupa honor atau tunjangan kinerja. Dalam pandangan sepintas, insentif dalam bentuk honor dan tunjangan kinerja ini dapat menghasilkan kinerja yang relatif baik. Tetapi sangat mungkin terjadi, bahwa insentif finansial justeru berakibat buruk pada kinerja, paling tidak pada beberapa orang PNS yang baik. Misalnya: pemberian honor tambahan pada PNS yang berparadigma “menjadi PNS merupakan panggilan jiwa untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa”, justeru dapat merusak motivasinya.

Terkadang, yang dibutuhkan PNS yang sudah MAU BERKINERJA hanyalah tips sederhana tentang:  cara meningkatkan energi positifnya, agar tetap dapat SUKA dan RELA melaksanakan pekerjaan secara profesional?

Untuk itu mari mempelajari tips sederhana itu melalui video berikut ini.  Video tersebut menjelaskan “10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif”. Video ini diambil dari youtube.com yang diunggah oleh getinazonecom.

Penjelasan secara bebas dari 10 Tips Sederhana untuk Meningkatkan Energi Positif adalah sebagai berikut:

Klik untuk membaca penjelasan ringkasnya

Property Rights for “Sesame Street”

Diterjemahkan secara bebas oleh rusmanik dari: Janet Beales Kaidantzis, Property Rights for “Sesame Street”. Materi ini juga tayang di icnie.org

Salah satu konsep penting dalam Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru adalah Property Rights (Hak Kepemilikan). Bagi yang meminati ilmu itu, pemahaman terhadap konsep hak kepemilikan ini sangat penting. Kasus tragedy of the commons terjadi karena tidak adanya hak kepemilikan. Konsep hak kepemilikan juga bagian penting dalam Teorema Coase.  Karena itu, mari mempelajarinya dari cerita berikut  ini.

Perlu Hak Kepemilikan …

Pernahkah melihat anak-anak bertengkar memperebutkan mainan? Percekcokan seperti itu juga lumrah dalam rumah tangga Katherine Hussman Klemp. Dalam Sesame Street Parent’s Guide, dia menceritakan bagaimana dia berhasil menciptakan perdamaian delapan anak di keluarganya dengan menetapkan hak kepemilikan atas sebuah mainan.

Sebagaimana halnya ibu muda lainnya, Klemp sering membelikan anak-anaknya bermacam-macam permainan. “Awalnya aku jarang menyerahkan secara spesifik suatu jenis mainan tertentu kepada seorang anak tertentu,” katanya.

Lalu apa yang terjadi? “Setelah beberapa waktu, saya melihat dengan nyata bahwa ketidakjelasan kepemilikan sangat mudah menyebabkan pertengkaran diantara kedelapan anakku. Jika semuanya milik semua orang, maka tiap anak merasa memiliki hak untuk menggunakannya sesukanya” katanya.

Baca selengkapnya

Sekelumit tentang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Apa, mengapa dan bagaimanakah Evaluasi dan Pengendalian? Mari mempelajarinya dari materi pengantar berikut ini.

Apa dan Bagaimanakah Menyusun Policy Brief?

Policy Brief (PB) adalah MAKALAH KEBIJAKAN RINGKAS; makalah kebijakan yang berdiri sendiri dan disusun secara ringkas. PB bukan ringkasan dari dokumen lain, sebagaimana sebuah ringkasan eksekutif. PB disusun secara khusus untuk segera dapat dipahami oleh pembuat keputusan. Tujuan dari PB adalah untuk advokasi kebijakan, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Apa dan bagaimanakah menyusun Policy Brief? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini. Semoga bermanfaat ya ;-)

Bila Seminar tentang Perencanaan Hanya 3 Menit

Bila seminar tentang perencanaan hanya 3 menit, substansi apakah yang dapat kita sampaikan? Materi berikut berisi kutpan-kutipan populer tentang perencanaan yang dapat menjadi alternatifnya.

Sekelumit tentang Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

Penyusunan_RPJMD_Menurut_Permendagri 54_Tahun_2010RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu Dokumen PERENCANAAN untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH. Disusun dengan berpedoman pada RPJP DAERAH dan memperhatikan RPJM NASIONAL.

RPJMD ditetapkan dengan PERDA. KDH menyampaikan Raperda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah KDH terpilih dilantik.

Bagaimanakah substansi isi dari RPJMD? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

Penyusunan RKPD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

RKPD

RKPD

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk  periode 1 tahun. RKPD disusun UNTUK MENJAMIN keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan,  2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD harus menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta LKPj, LPPD, dan ILPPD.

RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagaimanakah penyusunan RKPD? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 867 pengikut lainnya.