Beranda > info > PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Harus BERKINERJA !

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS.  PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum.

Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu:

  1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
    dan
  2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

Download: PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

About these ads
  1. 7 Desember 2013 pukul 10:47 am | #1

    ada juga yg mau saya tanya kan pak,,?bisa pemberian upah pungut itu dulu,?kalau sekarang mengacu kepada pp 69 tahun 2010 tentang pemberian insentif kepada pemungut pajak pak,,?menurut target yg di capai,,?berapa persen kah dari triwulan 1-2 pak,,di bayar gaji dan tunjangan yang lain ya,,?ternyata insentif itu ,,?di potong oleh pihak instansi terkait dgn alasan bermacam,,?yg mau saya tanya kan apakah ada di pp 69 tahun 2010 itu menyuruh memotong pada pegawai yg harus menerma hak ya,,?ini lah yg terjadi sekarang pak,,?ada gak tempat informasi untuk memberi saran supaya instansi tersebut bisa di tegur dan bisa berubah sistem ya pak makasi

  2. Eris
    30 Desember 2013 pukul 4:23 pm | #2

    Hari ini di RS tempat saya bekerja, baru saja dilakukan Sosialisasi Pedoman Penilaian Kinerja berdasarkan SKP dan Perilaku untuk mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, dengan sasarannya adalah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum, sedangkan Pejabat Fungsional Kesehatan (seperti: dokter, perawat, analis kesehatan, apoteker,dll) yang benar-benar melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien malah tidak diikusertakan dalam sosialisasi dan tidak mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil dari sosialisasi itu adalah penyusunan SKP hanya berlaku bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum saja, karena hanya mereka yang mendapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Padahal berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011, mulai 1 Januari 2014 penilaian kinerja PNS berdasarkan SKP, tidak lagi menggunakan DP3. Bagaimana menurut Bapak, mengenai hal ini? Terima kasih sebelumnya.

    • 4 Januari 2014 pukul 11:25 am | #3

      Kalau seperti itu yang benar2 terjadi, maka mungkin sedang ada kebingungan di BKD atau malah mungkin BKD sedang mencari terobosan untuk mengadakan kriteria tersendiri bagi para pejabat fungsional khusus tersebut. Baiknya diklarifikasi ke BKD

  3. 18 Januari 2014 pukul 12:02 pm | #4

    bagaimana ini pak,,,?tunjangan kinerja tdk di berikan pada bawahaan pak,,?apa kata dunia pak,,,?bawahan kerja atasan menerima hasil ya,,?nama ya gak adil pak,,?

  4. ahmad
    14 Februari 2014 pukul 5:59 pm | #6

    ya semua hanya sandiwara ,menejnya aja ,cuman aplikasinya 0, bahkan yg membuat aturan tsb kinerjanya masih harus dipertanyakan ……??????

  5. 19 Februari 2014 pukul 10:29 am | #7

    Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

  6. Muhammad Yusuf Hasibuan
    17 April 2014 pukul 2:36 pm | #8

    Kalau skp ini sesuia dengan yang diinginkan, apakah benar2 yang tidak melaksanakannya dijatuhi sangsi? Atau hukuman?

    • 19 April 2014 pukul 1:51 pm | #9

      HARUSNYA mendapat sanksi / hukuman, sesuai tingkat kesalahannya. Agar punya efek jera dan dpt jadi pelajaran bagi yang lain.

Comment pages
1 2 3 900
  1. 17 September 2013 pukul 11:52 am | #1

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 861 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: